BPMP2T Menerima Sertifikasi ISO 9001:2008 QMS

p_20161207_075130

Hari Rabu, 07 Desember 2016 bertempat di ruang rapat BPMP2T Kota Depok, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok Menerima Sertifikasi ISO 9001:2008 QMS untuk Bidang Perizinan 1 dan Bidang Perizinan 2 Acara ini dihadiri oleh Kepala BPMP2T Kota Depok, Hj. Yulistiani Mochtar, Kabag Tata Usaha, Yudi Suparyadi, Kabid Perizinan 1, Tito Ahmad Riyadi, Kabid Perizinan 2 Yana Ariatna, Kabid Penanaman Modal, Mangguluang Mansur, sedangakan dari PT. Tirta Murni Sertifikasi di hadiri oleh Direktur, Ibnu Harismasnyur.  dalam sambutan nya Kepala BPMP2T mengucapkan Syukur Alhamdulillah karena telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 QMS untuk Bidang Perizinan 1 untuk yang pertama kali dan Bidang Perizinan 2 untuk yang kedua kalinya. semoga dengan adanya sertifikasi ini menambah untuk melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. dari PT. Tirta Murni Sertifikasi  menyampaikan selamat kepada BPMP2T Kota Depok karena telah menerima sertifikasi untuk 2 Bidang Perizinan. semoga kedepan Pelayanan perizinan bisa lebih ditingkatkan lagi. acara di lanjutkan dengan serah terima sertifikat ISO 9001:2008 QMS dari Direktur PT. Tirta Murni Sertifikasi ke Kepala BPMP2T Kota Depok, kemudian Kepala BPMP2T Hj. Yulistiani mochtar menyerahkan Sertifikat ISO 9001:2008 ke Kepala BIdang Perizinan 1, Tito Ahmad Riyadi  dan Kepala Bidang Perizinan 2, Yana Ariatna

p_20161207_075234

p_20161207_075148

Kunjungan Kerja dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul

p_20161129_092405 p_20161129_091750

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok. di wakili oleh Siad Pramudyant Kasie Data dan Pengolahan, sedangkan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok, di hadiri oleh Kabag Tata Usaha Yudi Suparyadi, Kepala Bidang Perizinan 1 Tito Ahmad Riyadi, Kasubag Pelayanan Informasi Pengaduan Masyarakat Iskandar Zulkarnain dan Kasubag Tata Usaha, Erna Komalawati. Kabag Tata Usaha BPMP2T Kota Depok menyampaikan terkait Kota Depok dan sejarahnya dan terkait proses mekanisme perizinan yang berlaku di BPMP2T Kota Depok. Acara berlangsung cukup meriah dan di tutup dengan pertukaran cinderamata

Komitmen Kuat Untuk Memberikan Yang Terbaik

bu-yulis1

Sejumlah terobosan telah dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok untuk meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan kepada masyarakat Depok. Langkah itu dilakukan sebagai dukungan  program  Wali Kota yang Tekad, komitmen kuat dan ikhlas, itulah panduan bagi Kepala BPMP2T Kota Depok Yulistiani Mochtar, dalam mengoptimalkan kinerja instansi yang kini dipercayakan kepadanya. Acuannya tentu saja petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) sehingga berbagai program yang dipendar memberikan hasil optimal.

Disetiap perizinan perumahan, pi-haknya selalu mengawali dengan rapat ­terpadu antara pengusaha de­ngan­Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Depok. Dari gelaran rapat tersebut, akan diperoleh resume berupa arahan-arahan yang sesuai dengan tata ruang. “Jadi izin yang dikeluarkan pihak ­BPMP2T itu bukan asal-asalan melainkan de-ngan seleksi ketat yang melibatkan­ ban­yak pihak de­ngan banyak pula pertimbangan yang me­ngiringi,” katanya.

Apa­lagi,  kata dia,  mengingat  Kota Depok  adalah kota perumahan,  se-hingga pertumbuhan bisnis perumahan begitu pesat. Ada koridor yang harus ditaati pengusaha  agar perumahan di kota Depok tertata rapi. Buat pengusaha bisnis perumahan di Kota Depok  diberikan arahan bahkan diminta untuk memenuhi kewajibannya berupa menyediakan dan membuat taman bermain, dan juga mengalokasikan sebagian lahan yang diperuntuk kan untuk ruang terbuka hijau (RTH).

Hal yang takboleh terlupakan untuk pengusaha adalah mematuhi rekomendasi perizinan hingga menyediakan berbagai fasilitas untukmasyarakat. Upaya ini dilakukan untuk pengendalian perizinan   yang secara rutin berkoordinasi dengan OPD terkait.  “Tekad, komitmen kuat dan dilandasi keikhlasan dalam bekerja itu identik dengan mengusung kinerja profesional  yang bermuara pada optimalisasi pelayanan kemasyarakat. Profesional bisa berarti taat kepada aturan termasuk pengawasan perizinan. Ini merupakan realisasi program Wali Kota untuk menuju Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius,” kata Yulistiani.

Realisasi teknik pelaksanaan di ­BPMP2T, kata dia, merujuk pada bebe­rapa substansi yang  menjadi jiwa penyemangat segenap pegawai baik PNS maupun non PNS  di instansi ini untuk memberikan yang  terbaik. Visi  Kota Depok yang Unggul, diimplementasikan dengan cara menjadikan pegawai BPMP2T memiliki nilai added value. Dalam melayani masyarakat, selain salam, sapa dan senyum, maka setiap karyawan haruslah mempunyai tekad baja untuk menjadi setidaknya empat lebih (baik, pandai, cakap, dan kuat) dibandingkan karyawan di tempat lainnya.

Upaya untuk mengoptimalkan pelayanan perizinan,  maka tagline yang menjadi rujukan adalah visi Depok yang Nyaman. Dalam kontek sini,  para pemohon merasa terlayani dengan baik dan mendapatkan berbagai kepastian. Soal kepastian itu berkaitan dengan waktu pelayanan dan penyelesaian permasalahan. “Apapun terobosan yang telah dan akan kami lakukan,  factor kenyamanan pelayanan kemasyarakat senantiasa menjadi  barometer kinerja,” kata Yulistiani.

Masih teringat jelas perkataan Wali Kota Depok KH. Dr. Idris Abdul Shomad, MA  yang senantiasa menekankan aspek religius tidak bisa lepas dari kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Bertautan dengan hal itu maka visi Depok yang Religius menjadi sinyal untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pegawai dalam mendalami agamanya.

Setiap hari Rabu ada pengajian di masjid, yang di tempat itu pula tersedia tempat untuk belajar bacaAlqur’an. Langkah ini ditopang dengan penyelenggaraan hal-hal yang bersifat religi seperti peringatan MaulidNabi, Isra’ Mi’raj, sholat tarawih bersama serta sholat Id  yang diadakan pada momentum tertentu. “VisiUnggul, Nyaman dan Religius”  itu kini menjadi pengiring dan ruh penyemangat kami untuk bekerja profesional,” kata Yulistiani.

sumber : Majalahtrias.com 19 Oktober 2016

BPMP2T setiap bulan rata-rata menyelesaikan 1.300 berkas permohonan izin dan non izin yang diajukan masyarakat.

bu-yulis

Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Pemerintah Kota Depok setiap bulan rata-rata menyelesaikan 1.300 berkas permohonan izin dan non izin yang diajukan masyarakat.

“Alhamdulilah rata-rata 1.300 berkas permohonan bisa kita selesaikan. Prosesnya cepat asal semua persyaratan terpenuhi,” kata Kepala BPMP2T, Yulistiani Mochtar kepada depokrayanews.com.

Menurut Yulis, minat masyarakat untuk melakukan investasi dan berusaha di Kota Depok sangat besar. Ini kelihatan dari jumlah permohonan yang masuk setiap bulan.

Pada bulan Juli, misalnya, jumlah permohonan izin dan non izin yang masuk ke BPMP2T mencapai 1.400 berkas. Bahkan pada bulan tertentu ada yang lebih dari 1.500 berkas. Berkas-berkas yang lengkap dan sesuai dengan kondisi lapangan, bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

Yulis menyebut, sesuai Peraturan Walikota (Perwal) Depok nomor 45 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Walikota Depok nomor 3 Tahun 2012, tentang jenis, waktu, mekanisme dan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan pada BMP2T, ada 18 jenis izin dan 10 non izin yang didelegasikan kepada BPMP2T.

Sebanyak 18 jenis perizinan itu adalah: izin gangguan, izin pemasangan reklame, surat izin usaha perdagangan (SIUP), izin usaha bidang industri, perizinan bidang lingkungan hidup, izin pelayanan kesehatan swasta, izin usaha penyediaan ketenagalistrikan, izin usaha jasa kontruksi, izin pemanfaatan ruang, izin usaha perikanan dan tanda daftar usaha perikanan, izin usaha pemotongan hewan atau unggas, izin usaha pasar modern, izin pengelolaan tempat parkir, izin mendirikan bangunan (IMB), izin pendahuluan, izin penggalian dan pengurugan dan izin pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Sedangkan 10 non perizinan yang didelegasikan kepada BPMP2T adalah: persetujuan prinsip, izin lokasi, pengesahan dokumen pengelolaan lingkungan, pengesahan site plan, surat keterangan informasi tata ruang, sertifikasi laik fungsi/huni, akta pemisahan, uraian pertelaan, tanda daftar perusahaan (TDP) dan tanda daftar gudang.

Untuk menghindari percaloan, Yulis meminta agar pemohon izin datang langsung ke kantor BPMP2T di Balaikota Depok, jalan Margonda Raya, Kota Depok.

“Kalau tidak bisa hadir langsung, silakan membuat surat kuasa dengan melampirkan fotokopi KTP kedua pihak yakni yang memberi kuasa dan yang menerima kuasa,” kata Yulis,

sumber : Depokrayanews.com-  (and)

Rapat Konsultasi terkait proses perizinan di BPMP2T dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok

 

kejaksaan

Hari selasa 25 oktober 2016 diadakan rapat koordinasi antara Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok dengan Kejaksaan Negeri Kota Depok. Acara di hadiri oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok, Hj. Yulistiani Mochtar. Kabag Tata Usaha Yudi Suparyadi, Kasubag PIPM Iskandar Zulkarnaen dan Tim Teknis dari Dinas Tata ruang dan permukiman. Dari Kejaksaan Negeri Kota Depok di hadiri oleh Kasie Datun dan Staf.

Kunjungan DPRD Kota Denpasar Ke BPMP2T Kota Depok

tampil2

tampilden

Pada hari senin, 24 Oktober 2016 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok menerima kunjungan dari Anggota DPRD Kota Denpasar. Turut hadir dari BPMP2T Kepala Bagian Tata Usaha Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok Yudi Suparyadi Kepala bidang  perizinan 1 Tito Ahmad Riyadi, Kepala Bidang Penanaman Modal Mangnguluang Mansyur sedangkan dari Kota Denpasar di hadiri Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede dan wakil ketua DPRD IW.M.Wandhira beserta anggota. Kabag Tata Usaha Kota Depok Yudi Suparyadi menyampaikan profil tentang Kota Depok dan mengenai mekanisme perizinan di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok. Kemudian di lanjutkan dengan sambutan dari Ketua DPRD Kota Denpasar yang menyampaikan tentang profil Kota Denpasar dan maksud dan tujuan kedatangan ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk berbagi informasi mengenai perizinan di Kota Depok. Acara berlangsung cukup meriah dan di tutup dengan pertukaran cenderamata.

Pembinaan dan Motivasi Kerja di Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu.

img_20161004_073533 img_20161004_073512

Pembinaan dan Motivasi Kerja di Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu.

Selasa, 04 Oktober 2016 diadakan pembinaan dan motivasi kerja oleh Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Depok Yulistiani Mochtar untuk seluruh Pegawai di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok. Acara berlangsung di ruang rapat BPMP2T Kota Depok di hadiri oleh Kabag TU Yudi Suparyadi, Kabid Perizinan 1, Tito Ahmad Riyadi, Kabid Perizinan 2, Yana Ariatna, Kasubag PIPM Iskandar Zulkarnain, Kasubag Umum & PEP, Erna Komalawati, Kasubag Keuangan, Sugiarti dan seluruh Pegawai BPMP2T Kota Depok. Dalam sambutannya Kepala BPMP2T mengatakan Pembinaan dan Motivasi kerja ini dilaksanakan Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.29/264/kpts/Bag.Ortala/Huk/2016 tanggal 30 September 2016 Tentang penetapan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kota Depok. Pelaksanaan Apel pagi dilaksanakan tiap hari senin dan Jum’at saja pukul 07.30 Wib sedangan hari selasa sampai kamis dilaksanakan pembinaan dan motivasi kerja di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing Dinas. Harapan Kepala BPMP2T Dengan adanya pembinaan seperti ini dapat  memotivasi kerja dan mempererat silaturahmi para Pegawai BPMP2T.

Kunjungan Kerja DPRD Kota Tangerang Selatan ke BPMP2T Kota Depok

img_20160914_103028

img_20160914_111056

Hari Rabu, 14 September 2016 DPRD Kota Tangerang Selatan melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalam hal ini BPMP2T Kota Depok di wakili oleh Kabid Perizinan 1, Kabid Penanaman Modal, Kasubag Umum dan PEP dan Kasubag Pelayanan Informasi Pengaduan Masyarakat. Dalam sambutan nya Kabid Perizinan 1, Tito Ahmad Riyadi menyampaikan Profil Kota Depok dan mekanisme perizinan di Kota Depok kemudian di lanjutkan sambutan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan yang diwakili oleh Benny S. Dalam sambutannya menyampaikan maksud dan tujuan datang ke BPMP2T Kota Depok ingin mempelajari dan berbagi pengalaman terkait perizinan yang ada di BPMP2T Kota Depok. Acara berlangsung cukup meriah dan di akhiri dengan penyerahan kenang-kenangan dari BPMP2T Kota Depok Ke DPRD Kota Tangerang Selatan

Kunker Komisi 1 DPRD Kota Tangerang ke BPMP2T Kota Depok

IMG_20160811_112110

Hari Kamis, 11 Agustus 2016 Komisi I DPRD Kota Tangerang melakukan kunjungan kerja ke Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu, di pimpin oleh Ketua Komisi I Hartoto adapun yang hadir mewakili dari BPMP2T Kota Depok, Kabid Perizinan 1, Tito Ahmad Riyadi, Kabid Penanaman Modal Shandy Syamsurizal, Kasubag Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat Iskandar Zulkarnain. Dalam sambutannya Kabid Perizinan 1, Tito Ahmad Riyadi menyampaikan sekilas profil Kota Depok dan Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu serta mekanisme perizinan yang berlaku di Kota Depok. Kemudian Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang dalam sambutannya menyampaikan tentang maksud tujuan datang ke BPMP2T Kota Depok yaitu ingin mempelajari terkait perizinan yang ada di Kota Depok. Acara berlangsung khidmat dan penuh keakraban.

Pemkot Depok Setop Izin Usaha Mini Market

 

idris-3

DEPOK – Untuk mengantisipasi merebaknya mini market merambah ke pemukiman warga, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menyetop izin usaha minimarket. Penghentian sementara izin usaha minimarket itu diperkuat dengan intruksi Wali Kota Depok Nomor 1 tahun 2016. Intruksi itu sengaja dikeluarkan oleh Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad, karena dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat sehingga diperlukan penataan keberadaan mini market. Instruksi ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Depok, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Depok.Isinya bahwa Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok agar tidak mengeluarkan izin usaha toko modern khususnya mini market. Bagi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tidak mengeluarkan rekomendasi dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan dalam pengajuan izin usaha toko modern khususnya terhadap mini market sesuai ayat 4. “Segera melakukan kajian mendalam terhadap keberadaan mini market yang tersebar di kota Depok sebagai bahan kebijakan lebih lanjut,” kata Idris dalam surat Instruksi Wali Kota Depok, Senin (11/7/2016).Kepala Satpol PP juga diminta untuk melakukan penertiban kepada mini market yang tidak berizin. Dalam pelaksanaannya juga berkoordinasi dengan dinas terkait. Peraturan ini mulai berlaku sejak 30 Juni 2016. “Terhadap pengajuan izin mini market yang sudah diajukan agar ditunda proses penyelesaiannya dengan mengembalikan berkas pada pemohon sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” tutur Idris. (sindonews.com)

Array ( [marginTop] => 100 [pageURL] => [page] => [width] => 292 [height] => 300 [alignment] => left [color_scheme] => light [header] => header [footer] => footer [border] => true [scrollbar] => scrollbar [linkcolor] => #2EA2CC )
Please Fill Out The TW Feeds Slider Configuration First